Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.
Kepastian ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Bahlil menegaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Kami sudah bersepakat, atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pemerintah bahkan berharap harga BBM subsidi bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Namun, hal itu tetap bergantung pada dinamika harga minyak mentah dunia yang tercermin dalam Indonesian Crude Price (ICP).
Ia menjelaskan bahwa saat ini rata-rata ICP masih berada pada level yang relatif aman bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Insya Allah sampai selama-lamanya ya. Sampai doain, ini kan tergantung dengan harga ICP. Tapi kalau sampai dengan 100 dolar AS itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar AS,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa kenaikan harga minyak mentah global sejauh ini masih dalam batas terkendali. Selisih harga yang terjadi belum memberikan tekanan signifikan terhadap beban subsidi energi negara.
“Jadi kita itu baru split 7 dolar AS, jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana? Kita ini baru naik 7 dolar AS sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM harus tepat sasaran. Ia mengingatkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi agar tidak memanfaatkan BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok rentan.
“Yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya, kalau mau pakai bensin yang mahal dia harus bayar harga pasar. Lu udah kaya minta subsidi lagi, ya, enggak lah, yang kami bela rakyat miskin,” ujar Prabowo dalam arahannya kepada jajaran Kabinet Merah Putih.
Presiden menekankan bahwa keberlanjutan program subsidi energi sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam menggunakannya secara tepat.
Pemerintah berupaya menjaga agar mayoritas masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap energi dengan harga terjangkau, khususnya di tengah ketidakpastian global.
“Untuk BBM yang bersubsidi kami akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita,” tegasnya.
Kebijakan ini diambil di tengah kondisi geopolitik dunia yang masih bergejolak dan berpotensi mengganggu rantai pasok energi global. Meski demikian, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menghadapi tekanan tersebut dalam jangka pendek.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga tengah mengendalikan konsumsi BBM nasional guna menjaga stabilitas pasokan dan anggaran.
Fokus utama diarahkan pada periode 12 bulan ke depan yang dinilai sebagai fase krusial dalam menghadapi potensi fluktuasi harga energi.
“Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap jangka pendek, yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pemerintah optimistis kondisi akan membaik setelah periode tersebut, seiring dengan implementasi berbagai kebijakan strategis yang sedang disiapkan.
Stabilitas ekonomi nasional diyakini tetap terjaga dengan kombinasi kebijakan fiskal dan energi yang terukur, sekaligus memastikan perlindungan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
