Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West, menghadapi ancaman larangan tampil di Prancis setelah memicu kontroversi akibat pernyataan antisemit yang ia sampaikan sebelumnya.
Pemerintah Prancis kini tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk mencegah kehadirannya dalam konser yang direncanakan berlangsung di Marseille pada Juni mendatang.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, dikabarkan sedang menelaah berbagai opsi hukum guna memastikan West tidak dapat tampil di kota tersebut.
Kantor Nuñez mengonfirmasi kepada AFP bahwa pembahasan terkait larangan ini telah berlangsung, menyusul meningkatnya tekanan publik dan politik atas rencana konser tersebut.
Penolakan terhadap kehadiran Kanye West juga disuarakan secara terbuka oleh Wali Kota Marseille, Benoît Payan. Dalam pernyataannya di media sosial, ia menegaskan bahwa kotanya tidak akan menjadi tempat bagi individu yang menyebarkan kebencian.
“Saya menolak menjadikan Marseille sebagai panggung bagi mereka yang menyebarkan kebencian dan Nazisme tanpa penyesalan,” tulis Payan seperti dikutip Mashable Indonesia dari Variety.
“Kanye West tidak diterima di Stade Vélodrome, tempat yang menjadi simbol kebersamaan dan milik seluruh warga Marseille,” tambahnya menjelaskan.
Meski demikian, upaya pelarangan tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harian Prancis Le Monde melaporkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan administratif tertinggi di negara itu, otoritas lokal hanya dapat membatalkan sebuah acara jika terdapat potensi pelanggaran hukum atau ancaman nyata terhadap ketertiban umum.
Artinya, keputusan untuk melarang konser West harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat, bukan semata tekanan politik atau opini publik.
Dalam upaya mencari solusi, Nuñez telah mengadakan pertemuan dengan prefek wilayah Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jacques Witkowski, serta Wali Kota Payan. Pertemuan tersebut difokuskan pada kemungkinan langkah hukum yang dapat diambil untuk menghentikan konser tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
Hingga kini, pihak perwakilan Kanye West belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pelarangan tersebut. Permintaan komentar dari sejumlah media internasional, termasuk Variety, belum mendapat respons dari tim sang musisi.
Kontroversi ini terjadi tidak lama setelah West menghadapi penolakan serupa di Inggris. Pada awal April, pemerintah Inggris secara resmi melarangnya memasuki negara tersebut setelah ia diumumkan sebagai penampil utama dalam Wireless Festival yang dijadwalkan berlangsung di London pada Juli.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kehadiran West. Ia mengatakan bahwa rapper tersebut “seharusnya tidak pernah diundang untuk tampil” dan menegaskan komitmen pemerintahnya dalam memerangi antisemitisme di berbagai sektor, termasuk industri hiburan.
Dampak dari kontroversi tersebut juga merembet ke pihak penyelenggara acara. Sejumlah sponsor besar, termasuk Pepsi, memutuskan untuk menarik dukungan mereka dari festival tersebut. Kondisi ini memperburuk situasi hingga akhirnya acara yang semula dinantikan itu resmi dibatalkan.
Di tengah tekanan yang terus meningkat, Kanye West sempat menyampaikan pernyataan yang membuka peluang dialog. Ia mengaku bersedia bertemu dengan komunitas Yahudi di Inggris untuk membahas isu yang memicu kontroversi tersebut. Namun, langkah tersebut tidak cukup untuk meredakan situasi, dan keputusan pembatalan festival tetap diambil.
Kasus ini menambah daftar panjang polemik yang melibatkan Kanye West dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait pernyataan-pernyataan kontroversial yang memicu kritik luas dari publik dan pemerintah di berbagai negara.
Kini, dengan potensi larangan di Prancis, masa depan penampilannya di panggung internasional kembali menjadi sorotan, sekaligus menguji sejauh mana batas toleransi industri hiburan global terhadap kontroversi yang melibatkan figur publik.
