loading…
Kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum). Foto/Istimewa
BANDUNG – Majelis Pakar DPW Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Jawa Barat Yudi Muhamad Aulia mendukung terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono . Yudi menilai keputusan itu final secara hukum dan harus diterima seluruh kader dengan legowo, termasuk seluruh jajaran DPW PPP Jabar.
“Pada prinsipnya, Muktamar X di Mercure itu sah dan legal. Kami menerima dengan senang hati keluarnya SK ini. Harapan kita, polemik di PPP segera berakhir,” ujar Yudi dihubungi wartawan, Kamis (2/10/2025).
Dia pun mengingatkan bahwa konflik internal PPP sejak era Suryadharma Ali (SDA), Romahurmuziy (Rommy), hingga ke Suharso Manoarfa selalu dipicu oleh figur yang sama. Dia berpendapat, Rommy kerap menjadi dalang perpecahan dan membuat PPP tidak pernah benar-benar tenang.
Baca juga: Riwayat Pendidikan Mardiono, Ketua Umum PPP yang Mendapat Pengakuan Menteri Hukum
