Korea Utara menyatakan dukungannya terhadap keputusan Iran yang menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru negara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan pemerintah di Pyongyang bersamaan dengan kecaman keras terhadap Amerika Serikat dan Israel atas serangan militer yang mereka lancarkan ke wilayah Iran.
Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri negara itu menegaskan Pyongyang menghormati keputusan internal Iran dalam memilih pemimpin tertinggi yang baru.
Penunjukan Mojtaba Khamenei dilakukan oleh Majelis Ahli Iran setelah wafatnya pemimpin sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada awal konflik yang pecah pada 28 Februari.
Dalam pernyataannya, Korea Utara menegaskan bahwa proses pemilihan pemimpin tertinggi merupakan hak kedaulatan Iran. Pemerintah di Pyongyang menilai keputusan tersebut sebagai bagian dari pilihan rakyat Iran yang harus dihormati oleh komunitas internasional.
“Mengenai pengumuman resmi terbaru bahwa Majelis Ahli Iran telah memilih pemimpin baru Revolusi Islam, kami menghormati hak dan pilihan rakyat Iran untuk memilih Pemimpin Tertinggi mereka,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti dikutip Mashable Indonesia dari kantor berita negara Korean Central News Agency (KCNA).
Selain menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinan baru Iran, Korea Utara juga mengkritik keras serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
Pyongyang menilai operasi militer tersebut melanggar hukum internasional serta memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah.
“Kami menyatakan keprihatinan mendalam dan dengan tegas mengutuk agresi Amerika Serikat dan Israel, yang dengan melancarkan serangan militer ilegal terhadap Iran telah merusak fondasi perdamaian dan keamanan kawasan serta meningkatkan ketidakstabilan dalam tatanan internasional,” kata juru bicara tersebut.
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa serangan terhadap Iran tidak hanya berdampak pada situasi keamanan regional, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan suatu negara. Korea Utara menilai tindakan militer tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional.
Menurut pernyataan resmi itu, tindakan militer yang menargetkan sistem politik dan wilayah suatu negara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hubungan internasional.
“Serangan seperti itu merusak sistem politik dan integritas teritorial suatu negara, sesuatu yang tidak dapat diterima dan harus dikecam serta ditolak oleh seluruh dunia,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat sejak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meletus sekitar dua pekan lalu. Pemerintah Korea Utara sebelumnya juga telah mengecam operasi militer tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Dalam laporan sebelumnya, media pemerintah Korea Utara bahkan menggambarkan serangan tersebut sebagai perilaku seperti gangster yang memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, Korea Utara juga terus menunjukkan perkembangan kemampuan militernya. KCNA melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un baru-baru ini mengawasi langsung uji coba peluncuran rudal jelajah strategis dari kapal perusak terbaru milik angkatan laut negara itu yang bernama Choe Hyon.
Peluncuran tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan Korea Utara, khususnya dalam menghadapi dinamika keamanan internasional yang semakin kompleks.
Dalam pidatonya saat menyaksikan uji coba tersebut, Kim menegaskan pentingnya mempertahankan kekuatan penangkal nuklir sebagai bagian dari strategi pertahanan negara.
Ia mengatakan bahwa negaranya memiliki tugas strategis untuk “mempertahankan dan memperluas kemampuan penangkal perang nuklir yang kuat dan dapat diandalkan”.
Uji coba rudal itu menjadi yang kedua kalinya dilakukan dari kapal perusak Choe Hyon di bawah pengawasan langsung Kim Jong Un.
Sebelumnya, pemimpin Korea Utara itu juga memuji langkah negaranya yang menurutnya sedang memperkuat kekuatan militer dengan mempersenjatai angkatan laut menggunakan kemampuan nuklir.
Selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat memimpin berbagai upaya internasional untuk menekan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Namun, Pyongyang tetap mempertahankan program tersebut dan menilai kemampuan nuklir sebagai alat penting untuk mencegah ancaman invasi dari Korea Selatan serta sekutunya, termasuk Amerika Serikat.
Di sisi lain, dinamika diplomasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat masih menyisakan kemungkinan dialog. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Donald Trump sempat memberi sinyal bahwa Washington bersedia membuka kembali pembicaraan tingkat tinggi dengan Pyongyang.
Kim Jong Un sendiri sebelumnya juga menyatakan bahwa hubungan kedua negara berpotensi membaik apabila Amerika Serikat bersedia mengakui Korea Utara sebagai negara dengan kekuatan nuklir.
Pernyataan Korea Utara terkait kepemimpinan baru Iran dan konflik di Timur Tengah menjadi bagian dari sikap politik luar negeri Pyongyang yang kerap mengkritik kebijakan militer Amerika Serikat dan sekutunya di berbagai kawasan dunia.
