Miliarder Rusia, Roman Abramovich, dilaporkan siap menghadapi pemerintah United Kingdom terkait dana hasil penjualan klub sepak bola Chelsea F.C. senilai £2,5 miliar atau sekitar Rp50 triliun.
Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh The Guardian dan menjadi sorotan internasional karena menyangkut sanksi politik, perang, serta dana amal bernilai fantastis.
Sebagai informasi, perselisihan ini bermula setelah Abramovich dikenai sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa pada 2022 menyusul invasi Rusia ke Ukraine. Sanksi tersebut diberlakukan karena dugaan kedekatannya dengan presiden Rusia, Vladimir Putin. Dampaknya, sejumlah aset Abramovich dibekukan, termasuk hasil penjualan Chelsea.
Akibat situasi tersebut, Abramovich terpaksa menjual Chelsea kepada konsorsium yang dipimpin oleh pengusaha Amerika Serikat, Todd Boehly. Meski proses akuisisi klub Premier League itu telah rampung pada 2022, dana penjualan sebesar £2,5 miliar hingga kini masih tertahan di rekening bank Inggris.
Dana Penjualan Chelsea Masih Dibekukan
Menurut laporan The Guardian, pemerintah Inggris ingin memastikan seluruh dana hasil penjualan Chelsea dialokasikan khusus untuk membantu korban perang di Ukraina. Kebijakan ini sejalan dengan upaya negara-negara Eropa yang ingin agar Rusia turut menanggung dampak kerusakan akibat invasi tersebut.
Namun Abramovich memiliki pandangan berbeda. Ia menilai dana tersebut masih menjadi haknya untuk dialokasikan sesuai dengan rencana awal yang ia sampaikan ketika memutuskan menjual Chelsea.
Saat mengumumkan penjualan klub pada Maret 2022, Abramovich menyatakan bahwa seluruh hasil penjualan akan digunakan “untuk kepentingan semua korban perang di Ukraina.” Pernyataan tersebut membuka kemungkinan bahwa bantuan tidak hanya diberikan kepada warga Ukraina, tetapi juga pihak lain yang terdampak konflik, termasuk warga Rusia.
Abramovich Siap Melawan Secara Hukum
Melalui firma hukum Kobre & Kim, tim pengacara Abramovich menegaskan bahwa dana tersebut secara hukum masih dimiliki oleh perusahaan Fordstam Ltd, entitas yang selama ini digunakan Abramovich untuk mendanai Chelsea.
Dalam surat resmi yang dikirim kepada pemerintah Inggris menjelang tenggat waktu 17 Maret, pihak pengacara menilai pemerintah telah membuat pernyataan yang “bermuatan politik dan sangat dipublikasikan” mengenai Abramovich.
Mereka juga menegaskan bahwa klien mereka tetap berkomitmen menggunakan dana tersebut untuk tujuan amal. Namun menurut mereka, pembatasan ketat dari pemerintah Inggris mengenai penggunaan dana justru menjadi penyebab utama keterlambatan penyaluran bantuan.
Tim hukum Abramovich bahkan menilai pemerintah Inggris memperlakukan rencana donasi tersebut sebagai bentuk hukuman politik terhadap klien mereka.
Pemerintah Inggris Beri Peringatan Keras
Di sisi lain, pemerintah Inggris tetap bersikeras bahwa dana tersebut harus digunakan untuk membantu Ukraina. Menteri luar negeri Inggris, Yvette Cooper, menegaskan bahwa dana itu sudah dijanjikan untuk Ukraina sejak lebih dari tiga tahun lalu.
“Uang ini telah dijanjikan untuk Ukraina lebih dari tiga tahun lalu. Sudah waktunya Roman Abramovich melakukan hal yang benar, dan jika tidak maka kami akan bertindak,” ujar Cooper.
Sebelumnya, pemerintah Inggris juga telah memperingatkan Abramovich bahwa dana tersebut harus segera dilepaskan atau pemerintah akan membawa kasus ini ke pengadilan.
Potensi Sengketa Hukum Besar
Jika pemerintah Inggris memulai proses penyitaan resmi terhadap dana tersebut, tim hukum Abramovich memastikan mereka akan menantangnya di pengadilan.
Mereka juga menekankan bahwa rencana donasi sebenarnya sudah diinisiasi Abramovich sebelum sanksi internasional diberlakukan terhadapnya.
Dengan nilai mencapai miliaran poundsterling, dana hasil penjualan Chelsea kini menjadi pusat konflik hukum yang kompleks antara Abramovich dan pemerintah Inggris.
Sumber foto: Wikipedia
