Rencana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 dipastikan tidak akan direalisasikan.
Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan lintas kementerian, dengan pertimbangan utama menjaga kualitas pendidikan nasional dan mencegah terjadinya penurunan capaian belajar atau learning loss.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar akan tetap dilakukan secara tatap muka atau luring, meskipun sebelumnya sempat muncul wacana pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.
Menurut Pratikno, keputusan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Ia menyebut, hasil koordinasi dengan berbagai kementerian menunjukkan bahwa pembelajaran langsung di sekolah masih menjadi metode paling efektif untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang optimal.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” ujar Pratikno dikutip Mashable Indonesia dari Kompas.
Ia juga menambahkan bahwa dalam kondisi saat ini, tidak ada urgensi untuk kembali menerapkan pembelajaran daring secara luas. Pemerintah menilai, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh memiliki sejumlah keterbatasan, terutama dalam hal interaksi langsung antara guru dan siswa serta pemerataan akses teknologi.
Sebelumnya, pemerintah sempat mempertimbangkan opsi pembelajaran hybrid, yakni kombinasi antara sistem luring dan daring. Namun, opsi tersebut akhirnya tidak dijadikan prioritas setelah melalui diskusi bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.
“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” kata Pratikno.
Keputusan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Sejumlah program prioritas tengah didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, mulai dari revitalisasi fasilitas sekolah hingga pengembangan program unggulan seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Pratikno menjelaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara merata.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan strategi efisiensi anggaran dan energi tanpa mengorbankan layanan publik yang esensial, termasuk pendidikan. Langkah efisiensi difokuskan pada transformasi sistem pemerintahan dan peningkatan kinerja birokrasi.
Beberapa kebijakan yang akan diterapkan antara lain percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak, optimalisasi rapat secara daring, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur. Strategi ini dinilai lebih efektif dalam mencapai efisiensi tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memastikan bahwa layanan kesehatan tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Pratikno menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong kemajuan nasional. Ia menilai, langkah-langkah efisiensi harus dilakukan secara cermat agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap sistem pendidikan di Indonesia dapat terus berjalan optimal dan mampu menghasilkan generasi yang lebih kompeten, tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran.
