Wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) tengah mencuat setelah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengungkapkan bahwa penyesuaian harga tiket masih dalam tahap kajian bersama sejumlah pihak terkait.
Meski demikian, perusahaan menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi pengguna utama layanan transportasi tersebut.
VP Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia, Karina Amanda, menjelaskan bahwa rencana penyesuaian tarif KRL saat ini masih dibahas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, aspek daya beli masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum kebijakan tersebut diputuskan.
“Nanti apa pun hasil dari kajian, tentunya ini tetap akan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat ya. Jadi fokus utama kita sekarang adalah peningkatan pelayanan dulu,” ujar Karina seperti dikutip Mashable Indonesia dari Kompas.
Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat KCI dan para pemangku kepentingan lainnya masih menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan kualitas layanan bagi para penumpang. Peningkatan pelayanan dinilai menjadi prioritas utama sebelum pembahasan mengenai tarif memasuki tahap lebih lanjut.
“Untuk saat ini KCI, KAI, maupun DJKA fokus utama adalah bagaimana kami bisa memberikan peningkatan pelayanan berkelanjutan,” kata Karina.
Karina juga mengingatkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan kenaikan tarif KRL sebenarnya bukan isu baru. Wacana tersebut telah muncul sejak beberapa tahun lalu dan hingga kini masih berada dalam tahap evaluasi.
Ia menegaskan bahwa apabila nantinya terdapat penyesuaian tarif, pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh pemerintah. Hal ini karena tarif KRL merupakan tarif yang ditetapkan pemerintah, bukan sepenuhnya keputusan operator.
“Karena tarifnya tarif pemerintah. Jadi nanti yang akan mengumumkan kalau ada penyesuaian tarif pasti nanti ada informasi dari pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia, Mochamad Purnomosidi, sempat mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif KRL tengah dipertimbangkan sebagai salah satu langkah untuk menekan besaran subsidi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah.
Menurut Purnomo, KCI saat ini sedang mencari berbagai skema yang memungkinkan agar subsidi bisa lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.
“Niatnya gini lho, niatnya itu bagaimana subsidi itu bisa kami tekan. Kasihan pemerintah lah, kan gitu. Nah, kami lagi cari-cari berbagai macam solusi. Termasuk ada kereta (KRL) prioritas,” kata Purnomo saat ditemui di KCI Hall, Juanda, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).
Dalam skenario yang tengah dibahas, kenaikan tarif yang dipertimbangkan disebut tidak terlalu besar. Purnomo menyebut penyesuaian kemungkinan hanya sekitar Rp500.
“(Jika tarif naik) mungkin cuma Rp 500,” ujarnya.
Jika skenario tersebut diterapkan, tarif dasar KRL yang saat ini sebesar Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama berpotensi naik menjadi Rp3.500. Meski demikian, Purnomo menekankan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.
Ia menegaskan bahwa KCI tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri perubahan tarif karena layanan KRL masih mendapat subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus melalui persetujuan dari Kementerian Perhubungan.
“Enggak mungkin kami selesaikan sendiri. Pasti izinnya dari kementerian (Perhubungan), karena ini kereta subsidi kan,” tutur Purnomo.
Selain penyesuaian tarif, KCI juga sedang mempertimbangkan alternatif lain untuk mengurangi beban subsidi, salah satunya dengan menghadirkan layanan KRL prioritas. Layanan ini dirancang memiliki waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan KRL reguler.
Dalam konsep awalnya, KRL prioritas tidak akan berhenti di semua stasiun, melainkan hanya di stasiun-stasiun yang memiliki tingkat penumpang tinggi. Dengan pola perjalanan yang lebih efisien, waktu tempuh perjalanan diharapkan dapat dipangkas.
“Jadi tempat di mana yang ramai saja diberhentikan. Itu rencananya lagi kita godok lah ya. Niatnya bagaimana subsidi bisa kita tekan,” ujar Purnomo.
Ia juga menjelaskan bahwa konsep tersebut memiliki kemiripan dengan layanan kereta ekspres yang pernah diterapkan sebelumnya. Bedanya, KRL prioritas dirancang agar tetap berjalan lebih cepat tanpa harus menyalip kereta lain di jalur yang sama.
“Kayak dulu kan ada Ekspres. Untuk menyusul KA ekonomi. Nah, ini kita usahakan tidak menyusul, tapi relatif lebih cepat,” katanya.
Namun demikian, Purnomo memastikan bahwa berbagai opsi yang sedang dibahas masih bersifat terbuka. KCI belum menetapkan satu solusi final untuk mengatasi beban subsidi yang terus meningkat.
Menurutnya, bukan tidak mungkin skenario KRL prioritas tidak diterapkan, sementara penyesuaian tarif KRL reguler menjadi opsi yang dipilih. Selain dua pilihan tersebut, pihaknya juga masih mempelajari berbagai alternatif lain yang dinilai lebih tepat.
“Bisa juga nanti yang KRL prioritas enggak jadi, tapi yang (KRL) ekonominya kita naikkan tarifnya. Dan juga masih ada alternatif lainnya,” ujar Purnomo.
Di tengah pembahasan tersebut, pemerintah saat ini masih memberikan subsidi agar masyarakat tetap dapat menikmati tarif transportasi yang terjangkau. Saat ini, penumpang KRL dikenakan tarif Rp3.000 untuk perjalanan hingga 25 kilometer pertama, kemudian dikenakan tambahan Rp1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.
Dengan jumlah pengguna KRL yang mencapai ratusan ribu orang setiap hari di wilayah Jabodetabek, setiap kebijakan terkait tarif maupun layanan transportasi publik tersebut dipastikan akan mendapat perhatian luas dari masyarakat.
