Presiden Prabowo Subianto menegaskan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak membebani keuangan negara. Ia menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di kisaran 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta meresmikan 18 gudang ketahanan pangan milik Polri di Palmerah, Jakarta, Jumat.
Kepala Negara menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman meski pemerintah menjalankan program sosial berskala besar.
“APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. Jadi, 3 persen defisit kita, 3 persen dari PDB,” kata Presiden.
Menurut Prabowo, angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tetap disiplin secara fiskal. Ia memastikan berbagai program bantuan untuk masyarakat, khususnya MBG, tidak menyebabkan lonjakan pengeluaran negara.
Presiden menjelaskan, MBG dirancang untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dasar. Ia menilai manfaat program ini mungkin tidak terlalu dirasakan oleh kalangan ekonomi mampu, tetapi sangat penting bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
Prabowo menyatakan program tersebut merupakan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Dengan asupan gizi yang lebih baik sejak usia dini, pemerintah berharap kualitas kesehatan dan pendidikan generasi mendatang dapat meningkat.
Meski demikian, ia mengakui kebijakan tersebut sempat menuai kritik sejak awal diluncurkan. Beberapa pihak, termasuk dari kalangan akademisi, meragukan efektivitas program dan menganggapnya berpotensi menguras kas negara.
Presiden menilai anggapan tersebut tidak tepat. Ia menegaskan pembiayaan MBG bukan berasal dari penambahan utang atau pembengkakan anggaran, melainkan dari efisiensi belanja pemerintah.
Menurutnya, pemerintah memangkas pengeluaran yang dianggap tidak produktif, seperti rapat, seminar, konferensi, hingga perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan itu kemudian dialihkan untuk mendukung program sosial.
“Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan kebijakan pengalihan anggaran juga bertujuan menutup celah pemborosan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan keuangan negara. Dengan belanja negara yang lebih fokus pada kebutuhan publik, pemerintah berharap manfaat APBN bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Prabowo juga menyinggung pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, dan aparat terkait memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolah dan keluarga kurang mampu.
Menurut Presiden, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas manusia. Selain ketahanan pangan, pemerintah menilai kesehatan dan gizi masyarakat menjadi fondasi utama pembangunan.
Ia optimistis program MBG akan memberi dampak luas, tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada produktivitas ekonomi jangka panjang. Pemerintah berharap generasi muda Indonesia memiliki kondisi fisik dan kemampuan belajar yang lebih baik.
Dengan defisit yang tetap terjaga di level 3 persen PDB, pemerintah menilai ruang fiskal masih cukup aman untuk menjalankan berbagai program prioritas tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
Presiden pun kembali menegaskan bahwa kebijakan anggaran akan terus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
