Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor global menjadi 15 persen, menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif sebelumnya.
Langkah ini disebut sebagai respons langsung atas keputusan pengadilan yang menilai presiden melampaui kewenangannya saat memberlakukan tarif luas tahun lalu.
Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump menyampaikan bahwa tarif baru tersebut akan diberlakukan berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dan memungkinkan tarif sementara berlaku sekitar lima bulan sebelum memerlukan persetujuan Kongres.
Awalnya, pemerintahannya berencana menerapkan tarif 10 persen atas seluruh barang impor mulai 24 Februari 2026, namun angka itu dinaikkan menjadi 15 persen, batas maksimum yang diizinkan aturan tersebut.
Trump secara terbuka mengecam putusan Mahkamah Agung yang diputuskan dengan suara 6-3. Ia menyebut putusan tersebut sebagai keputusan tentang tarif yang konyol, ditulis dengan buruk, dan sangat anti-Amerika.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan dirinya malu terhadap beberapa anggota pengadilan dan menyebut para hakim yang menolak kebijakan perdagangannya sebagai orang-orang bodoh.
Putusan tersebut menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya saat menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional 1977 (IEEPA) untuk menerapkan tarif global secara luas.
Berdasarkan data pemerintah terbaru, AS telah mengumpulkan sedikitnya 130 miliar dolar AS dari tarif yang diberlakukan lewat mekanisme tersebut.
Kebijakan tarif merupakan salah satu pilar utama agenda ekonomi Trump di periode keduanya. Ia berulang kali menyatakan tarif tinggi akan mendorong perusahaan memindahkan produksi ke dalam negeri dan membuka lapangan kerja manufaktur.
Namun, data terbaru menunjukkan defisit perdagangan AS justru melebar 2,1 persen dibanding tahun sebelumnya dan mencapai sekitar 1,2 triliun dolar AS, angka tertinggi dalam sejarah.
Reaksi dari kalangan bisnis pun terbelah. Drew Greenblatt, pemilik Marlin Steel Wire Products di Baltimore, mengaku kecewa atas putusan Mahkamah Agung.
“Ini kemunduran bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Amerika yang punya kesempatan naik ke kelas menengah lewat pekerjaan manufaktur yang baik,” ujarnya.
Sebaliknya, John Boyd, petani kedelai dari Virginia dan pendiri National Black Farmers Association, menilai keputusan pengadilan sebagai kemenangan.
“Ini kemenangan besar bagi saya dan kerugian besar bagi presiden. Bagaimanapun Anda melihatnya, Presiden Trump kalah dalam hal ini,” katanya.
Kenaikan tarif menjadi 15 persen juga menimbulkan ketidakpastian bagi negara-negara mitra dagang seperti Inggris dan Australia yang sebelumnya telah menyepakati tarif 10 persen dengan AS.
Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa negara-negara tersebut tetap akan dikenakan tarif global berdasarkan Pasal 122, bukan tarif hasil negosiasi sebelumnya. Meski demikian, kesepakatan Inggris di sektor baja, aluminium, farmasi, otomotif, dan kedirgantaraan disebut tidak terdampak langsung.
Allie Renison, mantan penasihat perdagangan pemerintah Inggris, menilai situasi ini justru membuat lanskap perdagangan semakin rumit.
“Walaupun tampak seperti hari yang baik bagi perdagangan bebas, menurut saya perdagangan justru menjadi jauh lebih berantakan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pelaku usaha kini menghadapi pendekatan tarif yang terfragmentasi dan tidak konsisten.
Sejumlah produk seperti mineral penting, logam tertentu, dan obat-obatan akan dikecualikan dari tarif 15 persen. Namun tarif terpisah untuk baja, aluminium, kayu, serta suku cadang otomotif yang diberlakukan lewat undang-undang berbeda tetap berlaku dan tidak terpengaruh putusan Mahkamah Agung.
Putusan pengadilan juga membuka peluang bagi perusahaan dan importir untuk menuntut pengembalian dana atas tarif yang dinilai melanggar hukum. Meski demikian, Mahkamah Agung tidak secara eksplisit memerintahkan pengembalian tersebut.
Trump mengindikasikan bahwa proses refund kemungkinan besar akan melalui pertarungan hukum panjang yang bisa berlangsung bertahun-tahun.
Neil Bradley dari Kamar Dagang AS menyatakan, “Pengembalian cepat atas tarif yang tidak sah akan berarti bagi lebih dari 200.000 importir usaha kecil di negara ini dan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat tahun ini.”
Sementara itu, Federasi Ritel Nasional AS mendesak agar pengadilan memastikan proses pengembalian berjalan lancar bagi para importir.
Di Kongres, perdebatan mulai mengemuka. Senator Demokrat Maria Cantwell meminta kejelasan rencana pemerintah terkait pengembalian dana. Dalam suratnya kepada Menteri Keuangan, ia menulis bahwa pemerintah telah secara ilegal mengumpulkan ratusan miliar dolar dari bisnis Amerika yang kini harus dikembalikan dan meminta penjelasan bagaimana penggantian akan dilakukan secara adil dan cepat.
Di sisi lain, Senator Republik John Kennedy menilai dorongan pengembalian dana bisa menjadi senjata makan tuan bagi Demokrat. Ia berpendapat langkah itu justru berpotensi menguntungkan Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu November dan dapat membuat ekonomi “melaju kencang.”
Dengan tarif impor AS kini naik menjadi 15 persen dan ketidakpastian hukum yang belum sepenuhnya mereda, pelaku usaha global bersiap menghadapi fase baru kebijakan perdagangan Amerika yang semakin proteksionis dan sarat dinamika politik.
