Ketegangan bersenjata di Timur Tengah setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berdampak langsung pada perjalanan puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia.
Pemerintah memastikan keselamatan warga negara menjadi prioritas utama, sementara DPR mendesak langkah darurat melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan terdampak untuk melindungi para jemaah yang tertahan akibat penutupan wilayah udara.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini berada di Arab Saudi.
Selain itu, ribuan calon jemaah di Tanah Air juga terdampak karena sejumlah maskapai menunda atau mengalihkan penerbangan sebagai respons atas situasi keamanan yang memburuk. Secara total, sekitar 59.000 jemaah terdampak gangguan perjalanan imbas eskalasi konflik tersebut.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Puji Raharjo, menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan Indonesia di luar negeri dan otoritas setempat di Arab Saudi.
“Kami mengimbau seluruh jemaah umrah untuk tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing yang berizin guna memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji dikutip Mashable Indonesia dari Jakarta Globe.
Ia menekankan negara hadir untuk memberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga meminta keluarga jemaah di Indonesia tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
“Negara wajib memastikan jemaah dalam kondisi aman dan mendapatkan layanan yang semestinya,” katanya.
Desakan penguatan perlindungan juga datang dari DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah melalui KBRI di kawasan Timur Tengah segera mengambil langkah darurat guna menjamin keselamatan ribuan jemaah.
“Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman dikutip Mashable Indonesia dari Antara.
Menurut dia, penutupan wilayah udara di sekitar zona konflik membuat sejumlah jemaah tertahan di bandara transit. Karena itu, ia meminta koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan untuk menyusun skema mitigasi konkret.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat. Mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” katanya.
Maman juga menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu agar keluarga jemaah tidak dilanda kepanikan.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid,” ujarnya.
Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal situasi hingga seluruh WNI berada dalam kondisi aman.
Di sisi lain, Kementerian Agama menyatakan terus berkoordinasi dengan otoritas di Arab Saudi guna memastikan keselamatan dan keamanan jemaah menjadi prioritas. Calon jemaah umrah diimbau menunda keberangkatan sampai situasi dinilai kondusif.
Eskalasi konflik dipicu serangan besar-besaran Israel pada 28 Februari 2026 yang kemudian diikuti operasi militer Amerika Serikat di Iran. Presiden AS, Donald Trump, menyatakan militer negaranya telah memulai operasi tempur skala besar.
Salah satu serangan dilaporkan berupa tujuh roket yang menghantam Teheran, termasuk area yang disebut dekat dengan kediaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Iran membalas dengan meluncurkan serangan roket ke sejumlah target, termasuk ke Israel serta beberapa negara Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Situasi tersebut memicu penutupan ruang udara di sejumlah titik strategis dan berdampak pada lalu lintas penerbangan internasional menuju dan dari Arab Saudi.
Pada 1 Maret 2026, pemerintah Iran mengonfirmasi tewasnya Ali Khamenei dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari serta meliburkan aktivitas kerja selama sepekan. Perkembangan itu semakin meningkatkan ketidakpastian di kawasan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi mendorong terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh WNI, termasuk jemaah umrah yang terdampak konflik.
Otoritas juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi karena dapat memicu kepanikan. Dalam situasi yang dinamis ini, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah menjadi fokus utama sembari menunggu perkembangan lebih lanjut dari kawasan Timur Tengah.
