Keputusan gencatan senjata dengan Iran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu gelombang kritik tajam di Israel. Sejumlah tokoh politik lintas kubu menilai langkah tersebut sebagai kegagalan strategis yang berpotensi merugikan keamanan jangka panjang negara itu.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menjadi salah satu pengkritik paling vokal. Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai “bencana politik” yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Israel.
Menurut Lapid, pemerintah di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal total dalam mengelola aspek politik dan strategis konflik. Ia menyoroti bahwa Israel bahkan tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait keamanan nasionalnya sendiri.
“Militer telah menjalankan semua tugasnya dengan baik, dan masyarakat menunjukkan ketahanan luar biasa. Namun secara politik dan strategis, pemerintah gagal mencapai satu pun target yang ditetapkan,” ujar Lapid dalam pernyataannya, seperti dilansir dari The Jerusalem Post, Rabu (08/04/2026).
Ia juga memperingatkan bahwa dampak dari keputusan tersebut tidak akan singkat. “Kerusakan politik dan strategis akibat kesalahan ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki,” tambahnya.
Tidak hanya dari oposisi, kritik juga muncul dari kalangan koalisi kanan. Anggota parlemen dari partai Otzma Yehudit, Zvika Fogel, secara terbuka menyindir Trump melalui media sosial.
Dalam pernyataannya, Fogel menilai Presiden AS tersebut menunjukkan kelemahan dalam mengambil keputusan, dengan menyebutnya “mundur” dari sikap tegas yang sebelumnya diharapkan.
Perbedaan arah kritik—Lapid menyalahkan Netanyahu, sementara Fogel menyasar Trump—menunjukkan adanya perpecahan pandangan di dalam politik Israel. Namun, keduanya memiliki kesamaan: melihat gencatan senjata ini sebagai hasil yang merugikan.
Sementara Ketua partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, turut memperingatkan bahwa kesepakatan ini justru memberi ruang bagi Iran untuk memperkuat diri.
Ia menilai tanpa penghentian program nuklir, pengembangan rudal balistik, dan dukungan terhadap kelompok militan, maka konflik hanya akan tertunda. “Kita berisiko menghadapi perang berikutnya dalam kondisi yang lebih buruk dan dengan harga yang lebih mahal,” tegasnya.
Selain ancaman Iran, perhatian juga tertuju pada situasi di Lebanon, khususnya terhadap kelompok Hezbollah. Warga di wilayah utara Israel mengkhawatirkan bahwa penghentian operasi militer akan membuat ancaman dari kelompok tersebut tetap bertahan.
Kepala Dewan Regional Galilea Atas, Moshe Davidovich, menyebut penghentian perang di Lebanon sebagai “kegagalan moral dan keamanan tingkat tinggi.” Ia menilai langkah tersebut menghentikan operasi militer tepat sebelum mencapai hasil yang menentukan.
Di sisi lain, kantor Perdana Menteri Netanyahu menyatakan dukungan terhadap keputusan Trump untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama dua pekan. Namun, mereka menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup wilayah Lebanon.
Hal ini terlihat dari langkah militer yang masih berlanjut. Juru bicara militer Israel bahkan mengeluarkan peringatan evakuasi di wilayah selatan Lebanon, menandakan potensi operasi lanjutan di kawasan tersebut.
Sementara itu, hingga kini Hezbollah dilaporkan belum melancarkan serangan balasan sejak pengumuman gencatan senjata.
Gencatan Senjata
Ketegangan geopolitik yang memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran akhirnya mereda sementara. Ketiga pihak dilaporkan menyepakati gencatan senjata selama dua pekan setelah negosiasi intensif yang melibatkan proposal perdamaian dari Teheran.
Kesepakatan ini muncul setelah Presiden Donald Trump menarik ancaman serangan besar terhadap Iran dan memilih jalur diplomasi. Langkah tersebut diambil usai menerima proposal 10 poin dari pemerintah Iran yang membuka peluang deeskalasi konflik.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah rencana pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang selama ini menjadi urat nadi distribusi energi global.
Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa jalur pelayaran tersebut akan kembali beroperasi, memberikan angin segar bagi perdagangan internasional yang sempat terganggu akibat konflik.
Kesepakatan ini disambut positif oleh berbagai pemimpin dunia yang sebelumnya mendesak agar konflik segera dihentikan. Gencatan senjata dinilai sebagai langkah awal untuk mencegah eskalasi lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Namun, sejumlah pengamat menilai keputusan perang sebelumnya sebagai langkah yang keliru. Melansir dari DW.com, Fawaz Gerges dari London School of Economics menyebut konflik ini berpotensi tercatat sebagai salah satu kesalahan strategis terbesar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Menurutnya, tujuan awal Washington yang sempat mengarah pada perubahan rezim di Iran kemudian menyempit hanya pada upaya membuka kembali Selat Hormuz.
Konflik ini juga dinilai memperkuat posisi domestik pemerintah Iran, meskipun harus dibayar mahal dengan korban sipil dan kerusakan infrastruktur akibat serangan udara.
Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dengan sekutu di kawasan Teluk disebut mengalami tekanan. Negara-negara Arab disebut mulai mempertimbangkan diversifikasi aliansi keamanan mereka.
Pengamat juga menilai Israel tidak sepenuhnya diuntungkan dari konflik ini, sementara arsitektur keamanan lama di kawasan Timur Tengah dinilai mulai runtuh.
