Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dipastikan masih dalam kondisi solid untuk menghadapi tekanan krisis global, termasuk dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan ketahanan fiskal tetap terjaga jika situasi global memburuk dalam jangka waktu panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas proyeksi ketahanan anggaran negara apabila krisis berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.
“Ada pembahasan antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, apakah anggarannya tahan, dan seperti apa skemanya. Kalau berdasarkan analisa kami saat ini masih cukup baik, jadi tidak ada masalah,” ujar Purbaya dikutip Mashable Indonesia dari Antara.
Menurut dia, kesimpulan tersebut didasarkan pada analisis fiskal terkini yang menunjukkan kondisi keuangan negara masih dalam kategori sehat. Salah satu penopang utamanya adalah penerimaan negara yang mengalami lonjakan signifikan pada awal tahun 2026.
Purbaya memaparkan bahwa penerimaan pajak dan bea cukai sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencatat pertumbuhan sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini dinilai mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi nasional sekaligus kepatuhan perpajakan yang semakin baik.
“Itu angka yang sangat signifikan. Artinya, ada perbaikan nyata di ekonomi dan perilaku masyarakat dalam hal pajak dan bea cukai,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya tensi antara Amerika Serikat dan Iran yang turut mendorong kenaikan harga minyak dunia, pemerintah juga telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario harga minyak mentah dalam satu tahun anggaran berjalan. Purbaya memastikan, kenaikan harga dalam batas tertentu masih bisa ditanggung oleh APBN.
“Masih bisa diserap kalau harga minyak naik, meskipun cukup tinggi. Tetapi kalau kenaikannya ekstrem sekali, tentu akan kami hitung ulang dan sesuaikan kebijakan fiskalnya,” kata dia.
Secara terpisah, Purbaya juga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman meskipun harga minyak global bergerak naik. Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi agar stabilitas energi domestik tidak terganggu.
Ia menilai gangguan serius baru akan terjadi apabila suplai benar-benar terhenti total dalam waktu yang cukup lama.
“Kalau sampai 20 hari tidak ada suplai sama sekali, baru bisa berantakan. Tapi biasanya tidak seperti itu. Kita pasti bisa mendapatkan suplai, hanya saja mungkin harganya sedikit lebih tinggi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dalam simulasi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan, harga minyak mentah hingga 92 dolar AS per barel masih dapat dikendalikan oleh anggaran negara. Saat ini, harga minyak global bergerak di kisaran 78–80 dolar AS per barel, mendekati level psikologis 80 dolar AS.
“Harga minyak memang sudah naik mendekati 80 dolar AS per barel. Saya sudah hitung, bahkan sampai 92 dolar AS pun kita masih bisa mengendalikan anggaran, jadi tidak ada masalah,” tegas Purbaya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah masih menghitung dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap APBN 2026. Ia mengingatkan bahwa asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.
“Di dalam APBN, harga ICP itu 70 dolar AS per barel. Sekarang harga minyak sudah naik menjadi 78 sampai 80 dolar AS per barel,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dengan posisi harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi makro APBN 2026, terdapat potensi tekanan tambahan terhadap belanja subsidi energi.
Indonesia diketahui masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kenaikan harga minyak otomatis berimbas pada pembengkakan subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara.
Meski demikian, Bahlil menambahkan bahwa lonjakan harga minyak juga memberikan tambahan penerimaan negara dari sektor migas. Oleh karena itu, pemerintah akan menghitung dampak bersihnya secara cermat agar kebijakan subsidi tetap tepat sasaran dan tidak membebani fiskal secara berlebihan.
Pemerintah menegaskan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Dengan fundamental fiskal yang dinilai kuat serta pertumbuhan penerimaan negara yang solid, APBN 2026 diyakini masih memiliki ruang yang cukup untuk meredam gejolak eksternal, setidaknya dalam skenario kenaikan harga minyak pada level moderat.
