Dunia kreatif Sumatera Utara mendadak riuh setelah munculnya kabar tuntutan hukum terhadap seorang videografer, Amsal C. Sitepu.
Dalam persidangan terbaru di tahun 2026 ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi melayangkan tuntutan pidana selama 2 tahun penjara terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penggelembungan harga (mark-up) pada proyek pengadaan jasa di lingkungan pemerintah desa.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi para pekerja seni dan vendor jasa yang seringkali terjebak dalam kompleksitas administrasi keuangan negara yang belum sepenuhnya transparan. Berikut Mashable Indonesia ulas secara singkat masalah ini yang dikumpulkan dari berbagai sumber:
Dugaan Mark-up: Celah Manual dalam Proyek Digital
Persoalan utama yang menjerat Amsal bermula dari laporan adanya ketidaksesuaian antara nilai kontrak yang dicairkan dengan realisasi biaya produksi di lapangan. Dalam kacamata hukum, selisih harga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara teknis ini dikategorikan sebagai kerugian negara.
Di sisi lain, dari kacamata teknologi, fenomena ini sering kali terjadi karena proses pengadaan jasa di tingkat desa masih mengandalkan sistem konvensional yang minim pengawasan real-time.
Ketiadaan standar harga jasa kreatif (seperti pembuatan video dokumenter atau profil desa) yang baku membuat celah negosiasi di bawah meja menjadi sangat lebar.
Tanpa adanya sistem pembanding harga otomatis atau e-Katalog Lokal, penentuan nilai proyek sering kali bersifat subjektif, yang akhirnya menyeret pihak ketiga, dalam hal ini videografer ke ranah tindak pidana korupsi.
Digital Forensik: Kunci Pembuktian di Meja Hijau
Proses persidangan Amsal Sitepu di tahun 2026 ini juga menyoroti pentingnya bukti elektronik. Tim penyidik menggunakan teknik Digital Forensic untuk membedah riwayat komunikasi dan metadata dokumen kontrak.
Penelusuran aliran dana melalui perbankan digital menjadi bukti krusial untuk melihat apakah ada kickback atau aliran dana yang kembali ke oknum pejabat desa.
Teknologi forensik mampu melacak apakah kuitansi atau invoice yang diajukan telah dimanipulasi tanggal atau nilainya.
Bagi para vendor, kasus ini menegaskan bahwa setiap jejak digital dalam korespondensi proyek pemerintah akan menjadi bukti hukum yang sangat kuat, baik untuk meringankan maupun memberatkan posisi terdakwa di hadapan hakim.
Solusi Preventif: Integrasi E-Procurement hingga Blockchain
Agar kasus serupa tidak terulang, pemerintah didesak untuk mempercepat digitalisasi total tata kelola keuangan desa. Implementasi E-Purchasing yang terintegrasi dengan dasbor publik menjadi solusi mutlak.
Dengan sistem ini, masyarakat bisa memantau langsung siapa vendor yang ditunjuk dan berapa anggaran yang dihabiskan untuk sebuah video dokumentasi.
Selain itu, penggunaan teknologi Smart Contract di masa depan dapat memastikan pembayaran hanya cair jika output pekerjaan telah tervalidasi oleh sistem dan sesuai dengan harga pasar yang wajar.
Hal ini tidak hanya melindungi uang negara, tetapi juga melindungi para profesional kreatif dari “jebakan batman” administrasi yang sering kali merugikan mereka secara personal dan reputasi.
Pesan bagi Pelaku Industri Kreatif
Kasus Amsal Sitepu menjadi pengingat bagi seluruh videografer, desainer, dan konsultan kreatif bahwa bekerja dengan instansi pemerintah menuntut ketelitian administratif yang setara dengan kualitas karya seni itu sendiri.
Pastikan setiap kontrak memiliki dasar hukum yang jelas, laporan operasional (BOP) yang terdokumentasi secara digital, dan hindari praktik titip harga yang bisa berujung pada jeruji besi.
