Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memberi sinyal kemungkinan Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP).
Sinyal tersebut disampaikan Muzani seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, dalam pertemuan yang membahas dinamika geopolitik global serta posisi Indonesia di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Kepada wartawan, Muzani menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP bukanlah sesuatu yang bersifat permanen dan tidak dapat ditinjau ulang. Ia menyebut Presiden Prabowo beberapa kali telah menyampaikan kemungkinan tersebut dalam berbagai kesempatan.
“Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja, kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” kata Ahmad Muzani.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi atas efektivitas dan relevansi peran BoP terhadap tujuan awal pembentukannya, yakni mendorong percepatan kemerdekaan Palestina serta mendukung pembangunan kembali wilayah Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.
Menurut Muzani, Indonesia pada awalnya bergabung dalam BoP karena meyakini forum tersebut dapat menjadi instrumen diplomatik untuk mempercepat proses menuju Palestina merdeka.
BoP dipandang sebagai wadah kerja sama internasional yang berfokus pada rekonstruksi, rehabilitasi, serta pemulihan kondisi sosial dan infrastruktur Palestina.
Namun, perkembangan terbaru di kawasan, termasuk serangan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai penggagas BoP bersama Israel, yang juga tercatat sebagai anggota, terhadap Iran, menjadi faktor yang memicu peninjauan ulang sikap Indonesia.
“BoP adalah bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi Palestina, dan itu tujuan utama dibentuknya BoP. Nah cuma kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu juga yang Beliau (Presiden) tadi malam menyampaikan pandangan itu lebih jelas,” ujar Muzani.
Ia menjelaskan, dinamika konflik yang meluas hingga melibatkan Iran dinilai dapat memengaruhi kredibilitas dan arah kebijakan BoP ke depan.
Indonesia, sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menjunjung prinsip politik luar negeri bebas aktif, disebut perlu memastikan bahwa setiap forum internasional yang diikuti tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip keadilan global.
Muzani juga mengungkapkan bahwa isu tersebut sempat dibahas dalam diskusi kebangsaan yang digelar di Istana Merdeka pada Selasa (3/3) malam.
Forum itu dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden Ke-13 Ma’ruf Amin.
Selain para mantan presiden dan wakil presiden, hadir pula sejumlah mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo memaparkan secara rinci perkembangan situasi global yang menurutnya perlu dicermati secara serius oleh Indonesia.
“Presiden menjelaskan tentang detail persoalan yang Beliau pahami, yang Beliau ketahui tentang perkembangan global. Kemudian, hampir semua pemimpin itu menyampaikan pandangan, dan ada yang bertanya, ada yang menyampaikan pandangan.”
“Dari Presiden Jokowi, Presiden SBY, mantan wakil presiden Ma’ruf Amin, sama beberapa mantan menteri luar negeri juga menyampaikan pandangan. Pandangan-pandangannya ada yang kritis, tajam, ada yang saran, ada yang lebih merupakan pemikiran-pemikiran, dan semua pandangan itu diterima oleh Presiden dengan baik,” kata Muzani.
Ia menambahkan, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk keputusan terkait keberlanjutan keanggotaan di BoP Gaza.
Pemerintah disebut tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan, melainkan mempertimbangkan aspek diplomasi, stabilitas kawasan, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Langkah evaluasi ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menjaga konsistensi sikapnya dalam isu Palestina, sembari tetap mencermati perubahan konstelasi politik global.
Keputusan akhir terkait kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace Gaza akan ditentukan melalui pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah, dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama serta kepentingan nasional yang lebih luas.
