Universitas Indonesia (UI) menonaktifkan sementara 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan verbal. Kebijakan ini berlaku mulai 15 April hingga 30 Mei 2026 sebagai langkah administratif selama proses pemeriksaan yang tengah berlangsung oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI.
Penonaktifan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Memo Internal Rencana Tindak Lanjut Pemeriksaan (RTLP) yang dikeluarkan Satgas PPK UI tertanggal 15 April 2026.
Dalam rekomendasinya, Satgas meminta adanya pembekuan status kemahasiswaan sementara terhadap 16 mahasiswa yang berstatus terlapor.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif serta menjaga lingkungan akademik tetap kondusif selama proses berlangsung.
“Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen universitas untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif, melindungi seluruh pihak yang terlibat, serta menjaga lingkungan akademik tetap kondusif,” ujar Erwin dalam keterangannya.
Selain sebagai bentuk komitmen menjaga iklim akademik, penonaktifan ini juga disebut sebagai langkah preventif untuk memastikan tidak adanya potensi gangguan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan Satgas PPK UI.
Universitas menekankan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan administratif, bukan merupakan bentuk penetapan bersalah atau tidak bersalah terhadap para mahasiswa yang terlapor.
Selama masa penonaktifan, ke-16 mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik, termasuk perkuliahan, bimbingan akademik, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan proses pendidikan di kampus.
Mereka juga dilarang berada di lingkungan Universitas Indonesia, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pemeriksaan dan harus melalui pengawasan pihak universitas.
UI juga menerapkan pembatasan terhadap aktivitas kemahasiswaan para terduga selama masa penonaktifan. Hal ini mencakup larangan keterlibatan dalam organisasi mahasiswa serta kegiatan kampus lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Universitas turut memperketat pengawasan guna memastikan tidak terjadi interaksi antara terduga pelaku dengan korban maupun saksi selama proses investigasi berjalan.
Kebijakan ini mencerminkan upaya UI dalam memperkuat mekanisme penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus, termasuk kekerasan verbal yang dapat berdampak pada iklim akademik dan kesehatan psikologis sivitas akademika.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai perguruan tinggi di Indonesia memang semakin memperketat kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi, seiring dengan implementasi regulasi nasional mengenai pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.
Satgas PPK UI sendiri dibentuk untuk menangani laporan dugaan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, fisik, maupun verbal, serta memastikan adanya proses pemeriksaan yang adil dan berorientasi pada perlindungan korban.
Mekanisme kerja satgas umumnya mencakup penerimaan laporan, investigasi awal, pemanggilan pihak terkait, hingga rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan universitas.
Dengan adanya penonaktifan sementara ini, UI menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga integritas proses pemeriksaan serta memastikan seluruh pihak yang terlibat mendapatkan perlindungan yang semestinya.
Universitas juga menekankan bahwa proses klarifikasi dan pemeriksaan masih terus berjalan sebelum adanya keputusan akhir terkait kasus tersebut.
Langkah tegas ini sekaligus menjadi bagian dari upaya UI dalam membangun lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal yang kerap kali sulit terdeteksi namun memiliki dampak serius bagi korban.
