Pabrikan kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD, menghadapi tekanan serius di pasar global setelah pemerintah Brazil resmi memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar pengawasan ketenagakerjaan atau “daftar hitam”.
Hal ini lantaran kasus dugaan pelanggaran hak pekerja pada 2024, yang menyeret nama BYD dalam skandal kondisi kerja mirip perbudakan modern di proyek pembangunan pabrik mobil listriknya di negara tersebut.
Melansir CNBC, Rabu (08/04/2026), dari daftar yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja Brasil tersebut berisi perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas praktik kerja tidak manusiawi. Status ini membawa dampak serius, termasuk pembatasan akses terhadap sejumlah fasilitas pembiayaan dari perbankan lokal.
Meski demikian, operasional pabrik BYD di kawasan industri Camaçari, Bahia, tetap berjalan dan tidak dihentikan. Pabrik tersebut sebelumnya dibangun untuk memperkuat ekspansi BYD di pasar Amerika Latin—yang kini menjadi salah satu pasar terbesarnya di luar China.
Kasus ini bermula dari laporan media Brasil yang mengungkap dugaan eksploitasi terhadap 163 pekerja asal Tiongkok yang direkrut melalui kontraktor pihak ketiga, Jinjiang Group.
Para pekerja disebut mengalami berbagai praktik tidak wajar, mulai dari penyitaan paspor, pemotongan gaji, hingga kewajiban membayar deposit sekitar 900 dolar AS yang baru bisa dikembalikan setelah enam bulan kerja.
Tak hanya itu, inspeksi mendadak oleh otoritas setempat menemukan kondisi tempat tinggal yang memprihatinkan. Puluhan pekerja dilaporkan tinggal berdesakan dalam satu rumah dengan fasilitas minim—bahkan tanpa kasur—serta kondisi lingkungan yang dinilai tidak layak.
Pihak kontraktor Jinjiang membantah seluruh tuduhan tersebut. Sementara BYD sebelumnya menyatakan tidak mengetahui adanya pelanggaran hingga kasus ini mencuat ke publik pada akhir 2024.
Namun, otoritas Brasil menegaskan bahwa sebagai perusahaan utama, BYD tetap bertanggung jawab atas kondisi pekerja, termasuk yang direkrut melalui kontraktor.
Skandal ini sempat memicu kecaman internasional, termasuk dari dalam China sendiri, serta menyebabkan penundaan pembangunan pabrik selama beberapa bulan.
Padahal, proyek tersebut sempat menjadi simbol penguatan hubungan ekonomi antara Brasil dan China, bahkan dihadiri langsung oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva saat peresmian fasilitas pada Oktober 2025.
Sejauh ini, pabrik tersebut telah memproduksi lebih dari 25.000 unit kendaraan listrik.
Dalam sistem pengawasan Brasil, perusahaan yang masuk daftar hitam akan tercantum selama dua tahun, kecuali ada putusan pengadilan yang mencabut status tersebut.
Perusahaan sebenarnya dapat menghindari daftar ini jika menyepakati perbaikan praktik kerja serta memberikan kompensasi kepada pekerja. BYD diketahui telah menandatangani kesepakatan dengan jaksa ketenagakerjaan, namun belum mencapai kesepakatan dengan inspektur tenaga kerja—yang menjadi salah satu alasan tetap dimasukkan dalam daftar
