Rencana impor puluhan ribu pikap 4×4 dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dari PT Agrinas Pangan Nusantara terus menuai perhatian.
Salah satu model yang ramai diperbincangkan adalah Mahindra Scorpio Pik Up, yang disebut menjadi kandidat kendaraan operasional.
Di tengah polemik tersebut, Hino Motor Sales Indonesia (HMSI) memberikan penjelasan terkait kapasitas produksi dan keterlibatan mereka dalam proyek pengadaan kendaraan tersebut.
PT HMSI mengakui tidak dapat memenuhi permintaan produksi sebanyak 80 ribu unit truk kelas Light Duty Truck (LDT) yang diajukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program KDKMP.
Sales & After Sales Director HMSI, Susilo Darmawan, menjelaskan bahwa kendala utama bukan terletak pada kemampuan produksi, melainkan tenggat waktu yang dinilai terlalu singkat.
“Informasi yang kami terima adalah 80 ribu unit truk harus terpenuhi sampai Maret tahun ini. Padahal, negosiasi baru dimulai pada November 2025. Bukan tidak mampu, tetapi deadline 3-4 bulan itu yang menjadi kendala besar,” ujarnya di Indomobil Tower, Jumat (27/2/2026) yang lalu.
Dengan waktu produksi yang sangat terbatas, Hino menilai target tersebut sulit direalisasikan tanpa mengganggu sistem produksi dan distribusi yang sudah berjalan.
Tetap Berkontribusi, Hino Pasok 10 Ribu Unit
Meski tidak sanggup memenuhi 80 ribu unit dalam waktu singkat, Hino tetap berpartisipasi dalam proyek ini. Perusahaan memastikan akan memasok 10 ribu unit truk untuk kebutuhan program Koperasi Merah Putih.
Model yang dikirim adalah Hino Dutro 300, yang masuk dalam segmen Light Duty Truck (LDT). Target penyelesaian seluruh unit tersebut dijadwalkan rampung pada Desember 2026.
Sebelumnya, pesanan 10 ribu unit ini juga berdampak pada waktu tunggu (inden) konsumen reguler yang sempat molor hingga lima bulan. Lonjakan permintaan dalam jumlah besar membuat distribusi harus diatur ulang agar tetap berjalan seimbang.
Kapasitas Produksi Masih Ada, Tapi Butuh Waktu
Manajemen HMSI sebelumnya menyebut kapasitas produksi tahunan sebenarnya berada di kisaran 60–70 ribu unit, dengan utilisasi pabrik saat ini baru sekitar 20–25 persen.
Namun, untuk meningkatkan produksi hingga 80 ribu unit per tahun, perusahaan memperkirakan membutuhkan waktu penyesuaian hingga dua tahun.
“Kalau untuk produksi 60-70 ribu unit (per tahun) kami sanggup, saat ini terpakai 20-25 persen. Kalau ditambah menjadi 80 ribu, sebenarnya butuh waktu mungkin 2 tahun,” jelas Supply Chain, Marketing, Communication, Administration & Business Strategy Division Head PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI), Wibowo Santoso pada Jumat (27/2/2026).
Hal ini memperlihatkan bahwa industri otomotif nasional sebenarnya memiliki potensi produksi yang cukup besar. Namun, perencanaan dan jadwal yang realistis menjadi faktor krusial dalam proyek pengadaan skala masif seperti KDKMP.
Impor Pikap 4×4 Jadi Sorotan Industri
Ketidakmampuan memenuhi permintaan 80 ribu unit dalam waktu singkat inilah yang kemudian memicu wacana impor kendaraan dari India. Pemerintah disebut mempertimbangkan opsi tersebut guna mengejar target distribusi kendaraan operasional ke berbagai desa.
Namun, langkah impor tentu memiliki konsekuensi terhadap industri dalam negeri, mulai dari dampak terhadap manufaktur lokal, tenaga kerja, hingga rantai pasok komponen.
Di sisi lain, kebutuhan kendaraan 4×4 untuk menjangkau wilayah terpencil memang membutuhkan spesifikasi khusus yang tidak selalu tersedia dalam kapasitas cepat di dalam negeri.
Ke depan, keputusan terkait impor pikap 4×4 dari India akan menjadi penentu arah kebijakan industri otomotif nasional: apakah lebih mengutamakan kecepatan pengadaan atau mendorong optimalisasi produksi dalam negeri dengan perencanaan jangka panjang.
