Iran memasuki fase transisi politik paling krusial dalam hampir empat dekade terakhir menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (86 tahun) dalam serangan udara Amerika Serikat–Israel, Minggu (1/3).
Peristiwa ini memaksa elite ulama dan politik Republik Islam bergerak cepat untuk memastikan kesinambungan kekuasaan di tengah eskalasi konflik kawasan dan tekanan internasional.
Serangan tersebut tidak hanya menewaskan Khamenei yang memimpin Iran sejak 1989, tetapi juga sejumlah tokoh kunci, termasuk penasihat keamanan nasional Ali Shamkhani dan panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Mohammad Pakpour.
Pemerintah Iran langsung menyatakan balasan militer, sementara Washington memperingatkan agar Teheran tidak memperluas konflik.
Selanjutnya, bagaimana mekanisme suksesi pemimpin tertinggi pasca wafatnya Ayatollah Ali Khamenei?
Melansir laporan Al-Jazeera, sesuai konstitusi Iran, pemimpin tertinggi dipilih oleh Majelis Pakar, lembaga beranggotakan 88 ulama yang dipilih melalui pemilu setiap delapan tahun.
Namun, setiap kandidat anggota Majelis terlebih dahulu harus lolos seleksi Dewan Penjaga, lembaga kuat yang selama ini berada dalam lingkaran pengaruh pemimpin tertinggi.
Jika terjadi kekosongan jabatan, Majelis Pakar akan bersidang dan memilih pemimpin baru dengan suara mayoritas sederhana.
Kandidat harus merupakan ulama senior Syiah dengan kapabilitas yurisprudensi, kepemimpinan politik, serta kemampuan administratif.
Sejarah mencatat, proses ini baru sekali terjadi, yakni pada 1989 saat Ayatollah Ruhollah Khomeini wafat dan digantikan oleh Khamenei.
Selama masa transisi, Pasal 111 Konstitusi Iran mengamanatkan pembentukan dewan kepemimpinan sementara.
Dewan ini terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serta seorang ulama dari Dewan Penjaga. Media pemerintah Iran melaporkan ulama senior Alireza Arafi telah ditunjuk sebagai anggota ketiga dewan tersebut.
Dewan ini bertugas menjalankan fungsi pemimpin tertinggi hingga Majelis Pakar menetapkan pengganti definitif.
Kandidat Kuat Pengganti Khamenei
Sejumlah nama mulai mencuat dalam diskursus suksesi:
- Mojtaba Khamenei
Putra kedua Khamenei disebut memiliki pengaruh luas di kalangan birokrasi dan IRGC. Namun, isu suksesi dinasti menjadi hambatan besar di negara yang menggulingkan monarki pada Revolusi 1979. - Alireza Arafi
Wakil Ketua Majelis Pakar dan tokoh penting di lembaga keagamaan. Meski kuat secara institusional, basis dukungan politiknya dinilai terbatas. - Mohammad Mehdi Mirbagheri
Ulama garis keras, anggota Majelis Pakar, dan dikenal vokal menentang Barat. Saat ini memimpin Akademi Ilmu Pengetahuan Islam di Qom. - Gholam-Hossein Mohseni-Ejei
Ketua Mahkamah Agung Iran, figur konservatif dengan rekam jejak panjang di bidang intelijen dan penegakan hukum. - Hassan Khomeini
Cucu pendiri Republik Islam. Dikenal berpandangan moderat dan reformis, namun pernah didiskualifikasi saat mencalonkan diri ke Majelis Pakar pada 2016.
Pengamat politik Teluk dari Universitas Qatar, Luciano Zaccara, menilai struktur kekuasaan Iran relatif siap menghadapi skenario terburuk ini.
“Jalur komando tetap berjalan. Sistem Iran memang dirancang untuk bertahan dalam situasi ekstrem,” ujarnya, masih melansir dari Al-Jazeera, Senin (02/03/2026).
Meski demikian, pembunuhan Khamenei terjadi pada saat sensitif, ketika Iran menghadapi tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi sekaligus. Siapa pun penggantinya akan mewarisi negara dalam kondisi konflik terbuka dan pertaruhan besar atas masa depan Republik Islam.
Proses pemilihan pemimpin tertinggi berikutnya diperkirakan akan menentukan arah politik Iran—apakah semakin konfrontatif atau membuka ruang penataan ulang kebijakan—di tengah sorotan dunia yang kini tertuju ke Teheran.
