Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperketat aturan pembangunan dan operasional lapangan padel di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan permukiman warga dan mewajibkan fasilitas olahraga tersebut hanya berdiri di zona komersial.
Keputusan itu diumumkan Pramono setelah menggelar rapat terbatas bersama jajaran pemerintah daerah di Balai Kota Jakarta, Selasa. Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku untuk pembangunan baru, sementara lapangan yang sudah lebih dulu berdiri tetap diatur melalui pembatasan operasional.
“Untuk lapangan padel sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan, semuanya harus di zona komersial, untuk yang baru,” kata Pramono dikutip Mashable Indonesia
Pemprov DKI menilai kehadiran lapangan padel di tengah lingkungan perumahan menimbulkan banyak keluhan warga, terutama terkait kebisingan dan parkir kendaraan. Olahraga yang sedang populer di Jakarta itu dinilai perlu diatur agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
Pramono menyebut pemerintah harus menjaga keseimbangan antara tren olahraga baru dengan kenyamanan lingkungan. Ia bahkan menyinggung adanya laporan warga yang terdampak langsung oleh aktivitas padel hingga larut malam.
“Bahkan ada yang bayinya satu setengah tahun, nggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel, menurut saya juga nggak fair,” ujarnya.
Sebagai solusi bagi lapangan padel yang sudah telanjur memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan berada di kawasan permukiman, Pemprov DKI tidak langsung menutup operasional. Pemerintah daerah meminta wali kota dan camat setempat melakukan pendekatan dengan pemilik usaha.
Namun demikian, pemerintah menetapkan batas waktu operasional maksimal pukul 20.00 WIB. Setelah waktu tersebut, seluruh kegiatan di lapangan padel yang berada di lingkungan perumahan wajib dihentikan.
“Sehingga untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum, walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 20.00 malam,” tegas Pramono.
Selain pembatasan waktu, pemilik lapangan padel juga diwajibkan memasang peredam suara. Kebijakan itu diterapkan karena suara benturan bola, pantulan dinding kaca, dan teriakan pemain sering menimbulkan kebisingan yang mengganggu warga sekitar.
“Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan yang kemudian mengganggu masyarakat, maka lapangan padel seperti itu yang ada di perumahan wajib untuk membuat kedap suara,” ujar Pramono.
Pemprov DKI juga menemukan masalah lain, yakni parkir kendaraan yang tidak tertata. Banyak pemain memarkir mobil di jalan lingkungan karena fasilitas parkir tidak mencukupi. Kondisi itu disebut mengganggu akses warga.
“Parkir ini, mohon maaf, pemain padel ini rata-rata kan orang yang memang punya kemampuan untuk mengendarai mobilnya sendiri, dan mereka parkirnya sering kali di tempat perumahan karena tidak ada lokasi parkir, sehingga parkirnya sembarangan. Itu sangat mengganggu warga. Maka yang seperti itu juga akan kita tertibkan,” kata dia.
Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah tegas terhadap lapangan padel yang tidak memiliki izin resmi. Pramono memastikan fasilitas tanpa Persetujuan Bangunan Gedung akan dikenai sanksi administratif hingga pembongkaran.
“Karena kami mensinyalir bahwa ada lapangan-lapangan padel yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG,” ujarnya.
Ia menambahkan, lapangan padel tanpa izin akan dikenai penghentian kegiatan, pencabutan izin usaha, hingga pembongkaran bangunan. Untuk pembangunan baru, pemilik diwajibkan lebih dulu mendapatkan persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
Pemerintah juga melarang pembangunan lapangan padel di atas aset milik Pemprov DKI maupun di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Pramono, fungsi RTH harus tetap dipertahankan sebagai ruang publik terbuka.
“Kami tidak mengizinkan untuk dilanjutkan (pembangunannya). Sehingga dengan demikian, semua aset untuk Ruang Terbuka Hijau tetap dibangun untuk Ruang Terbuka Hijau,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat 397 lapangan padel di Jakarta. Pemprov masih mendalami jumlah fasilitas yang belum memiliki izin resmi dari total tersebut.
Pramono menekankan kebijakan ini bukan untuk mematikan tren olahraga, melainkan menciptakan toleransi antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Menurutnya, popularitas padel tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga.
Ia juga meminta aparat wilayah aktif melakukan pengawasan agar aturan baru berjalan efektif. Pemerintah berharap pembatasan zona, jam operasional, pemasangan peredam suara, serta penertiban parkir dapat meredam konflik sosial yang mulai muncul akibat menjamurnya lapangan padel di Jakarta.
Dengan aturan baru tersebut, pembangunan lapangan padel di ibu kota kini diarahkan hanya ke kawasan komersial, sementara fasilitas yang sudah ada tetap beroperasi dengan syarat ketat agar tidak mengganggu kehidupan warga sekitar.
