Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah menyelesaikan sanksi penonaktifan yang sebelumnya dijatuhkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, dan mendapat persetujuan anggota komisi yang hadir.
Penunjukan kembali politikus Partai NasDem itu diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang membidangi politik, hukum, dan keamanan. Dalam forum rapat, Dasco meminta persetujuan anggota komisi terhadap pengangkatan Sahroni.
“Apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” ujar Dasco, yang kemudian dijawab setuju oleh anggota Komisi III.
Dasco menjelaskan penetapan tersebut dilakukan setelah pimpinan DPR menerima surat dari Fraksi Partai NasDem DPR RI Nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026 mengenai perubahan susunan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.
Dalam perubahan itu, Sahroni menggantikan Rusdi Masse Mappasessu yang sempat mengisi posisi Wakil Ketua Komisi III ketika Sahroni menjalani sanksi.
Komisi III DPR RI sendiri merupakan komisi yang menangani bidang penegakan hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, sehingga posisi pimpinan komisi dinilai strategis oleh fraksi-fraksi di parlemen.
Partai NasDem menegaskan pengembalian jabatan tersebut bukan keputusan tiba-tiba, melainkan konsekuensi administratif setelah seluruh sanksi selesai dijalani. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menyebut tidak ada lagi persoalan etik yang melekat pada Sahroni.
“Kalau memang sudah ditetapkan oleh pimpinan DPR di Komisi III, artinya di DPR terkait dengan putusan MKD sudah selesai dijalani,” kata Saan kepada wartawan dikutip Mashable indonesia dari Antara.
Menurut Saan, Sahroni ditempatkan lagi di Komisi III karena rekam jejak dan pengalaman panjangnya di bidang hukum dan pengawasan aparat penegak hukum. Ia menilai kadernya memiliki kapasitas untuk kembali memimpin komisi tersebut.
“Memang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai untuk menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI,” ujarnya.
Sebelumnya Sahroni sempat dipindahkan ke Komisi I DPR RI dan dicopot dari posisi pimpinan komisi pada akhir Agustus 2025.
Saat itu Fraksi NasDem mengambil langkah tersebut di tengah sorotan publik akibat pernyataan Sahroni yang memicu kontroversi. Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem bahkan menonaktifkan Sahroni dari keanggotaan DPR RI, bersamaan dengan anggota fraksi lainnya, Nafa Urbach.
Partai NasDem kala itu menyatakan pernyataan yang dianggap menyinggung dan melukai perasaan masyarakat merupakan penyimpangan dari garis perjuangan partai. Setelah proses etik berjalan, MKD DPR RI kemudian menjatuhkan hukuman nonaktif selama enam bulan yang dihitung sejak keputusan partai diberlakukan.
Dengan berakhirnya masa sanksi tersebut, fraksi NasDem mengajukan kembali nama Sahroni ke pimpinan DPR. Proses administrasi internal parlemen kemudian mengesahkan pergantian pimpinan komisi.
Sahroni sendiri menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang kembali diberikan kepadanya. Ia juga mengaku mengambil pelajaran dari proses etik yang dijalani selama beberapa bulan terakhir.
“Terima kasih untuk Pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya,” kata Sahroni.
Ia juga menyampaikan ucapan kepada rekan-rekannya di Komisi III serta menyampaikan selamat menyambut bulan Ramadhan.
Kembalinya Sahroni sekaligus menandai berakhirnya polemik internal yang sempat menyeret nama Partai NasDem di DPR. Bagi partai, keputusan ini menegaskan bahwa mekanisme etik telah berjalan dan sanksi sudah dilaksanakan sepenuhnya, sehingga kader dapat kembali menjalankan tugas politiknya.
Bagi DPR, perubahan ini mengembalikan komposisi pimpinan Komisi III seperti sebelum polemik terjadi, dengan fokus pada fungsi pengawasan lembaga penegak hukum di Indonesia.
