Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri akan disalurkan pada awal Ramadhan dengan total anggaran sekitar Rp55 triliun.
Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari belanja negara triwulan I guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi domestik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pencairan THR memang telah dipersiapkan, meski tanggal pastinya masih menunggu penetapan resmi pemerintah. Namun ia menegaskan target penyaluran dilakukan di awal bulan puasa.
“Ada pasti nanti pencairan THR ASN. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya usai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara seperti dilansir Mashable Indonesia dari Antara.
Anggaran THR tersebut masuk dalam proyeksi belanja pemerintah pusat pada triwulan I 2026 yang diperkirakan mencapai Rp809 triliun. Pemerintah sengaja mempercepat realisasi belanja negara pada awal tahun karena periode tersebut dinilai krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Selain THR, pemerintah juga mengalokasikan berbagai program prioritas lain. Di antaranya percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera senilai Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.
Menurut Purbaya, percepatan belanja negara menjadi instrumen penting agar ekonomi nasional tetap bergerak stabil. Ia optimistis performa ekonomi Indonesia pada 2026 mampu melanjutkan capaian tahun sebelumnya.
“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” kata dia.
Ia menilai proyeksi tersebut cukup tinggi dan berpotensi mengubah pola pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini cenderung stagnan di sekitar 5 persen. Jika terealisasi, Indonesia dinilai bisa keluar dari apa yang kerap disebut sebagai jebakan pertumbuhan lima persen.
Salah satu faktor pendorong utama adalah konsumsi rumah tangga yang diperkirakan meningkat pada awal tahun. Momentum libur panjang, cuti bersama Imlek, serta Idul Fitri diprediksi meningkatkan perputaran uang di masyarakat.
Pemerintah juga menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) akan memperluas mobilitas ekonomi, terutama di daerah.
Di sisi produksi dan investasi, pemerintah menyiapkan berbagai proyek besar. Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dibangun sebanyak 30 ribu unit dengan nilai investasi Rp90 triliun.
Selain itu, pembangunan sektor perumahan dipacu melalui pembangunan sekitar 190 ribu unit rumah, baik komersial, subsidi, maupun bantuan renovasi melalui program BSPS dengan total anggaran Rp20 triliun.
Tidak hanya itu, proyek hilirisasi Danantara juga mulai dijalankan dengan nilai investasi sekitar 7 miliar dolar AS atau setara kurang lebih Rp110 triliun. Dari keseluruhan proyek tersebut, pemerintah mengidentifikasi potensi dorongan investasi langsung mencapai sekitar Rp220 triliun.
Pemerintah berharap kombinasi belanja negara, stimulus konsumsi, serta investasi dapat menciptakan efek berganda terhadap perekonomian.
Penyaluran THR di awal Ramadhan dipandang sebagai salah satu kunci karena langsung meningkatkan likuiditas masyarakat menjelang periode belanja terbesar tahunan.
Dengan strategi tersebut, pemerintah menargetkan aktivitas ekonomi pada awal 2026 tetap kuat sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan nasional.
Kebijakan fiskal ekspansif di awal tahun juga diharapkan mampu menahan tekanan global serta memperkuat permintaan domestik sebagai motor utama ekonomi Indonesia.
